Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan persiapan gelaran World Water Forum (WWF). Pertemuan internasional terbesar yang membahas dan merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi ini diharapkan sukses terselenggara serta menghasilkan kesepakatan krusial sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan air dan sanitasi global.
Diketahui forum ini telah digelar sebanyak sembilan kali, dan pada pertemuan ke-10 akan dilaksanakan di Bali, Indonesia pada 18 hingga 25 Mei 2024. Adapun tema yang diusung yakni“Water for Shared Prosperity”.
World Water Forum pertama kali digelar pada 1997 di Marrakesh, Maroko, sebagai tuan rumah(host country) dan World Water Council (WWC) selakuco-host. Pertemuan selanjutnya kemudian dilakukan setiap 3 tahun sekali dengan mengundang peserta dariberbagai sektor, baik pemerintahan, akademisi, NGO, swasta maupun water communities lainnya.
Kemudian berturut-turut WWF digelar di Den Haag, Belanda pada 2000, Jepang pada 2003, Meksiko 2006. Menyusul adalah Istanbul, Turki menjadi tuan rumah pada 2009, Marseille. Prancis 2012, Korea Selatan 2015, Brazil 2018, dan Senegal pada 2022.
World Water Forum bertujuan memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Selain itu ada beberapa tujuan turunan yang ingin dicapai dalam setiap gelarannya.
Pertama adalah meningkatkan nilai strategis air dengan membangun komitmen politik dalam pemajuan manajemen air dan sanitasi (SDGs 6).
Kedua, meningkatkan awareness terhadap air sebagai critical concern global. Lalu yang ketiga sebagai multi-stakeholder event untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman serta mengembangkan pengetahuan dan praktik baik dalam tata kelola air dan sanitasi.
Sejak pertemuan kedua di Den Hag, penyelenggaraan World Water Forum telah menghasilkan Ministerial Declaration yang berisi komitmen-komitmen politik negara peserta.
Isu utama yang berkembang hingga pertemuan kesembilan antara lain hak dasar mengakses air dan sanitasi yang berkualitas, nexus atau koneksi antarawater, food, energy, health, dan climate change. Kemudian penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam integrasi manajemen sumber daya air untuk mewujudkan ketahanan air, termasuk transboundary water management dan pendanaan inovatif bagi pengelolaan air berkelanjutan.
Lalu pemajuan inovasi teknologi dalam mendukung tata kelola manajemen air dan sanitasi, serta mengatasi bencana terkait air. Terakhir inklusivitas manajemen air dan sanitasi yang melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dan komunitas lokal.
Adapun mekanisme pertemuan World Water Forum terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu political process, thematic process, dan regional process.
Political Process kemudian terbagi dalam lima segmen, yaitu head of states/government, ministerial, parliamentarian, local authorities, serta basin authorities. Seluruh proses di tahap ini akan menghasilkan Ministerial Declaration yang merefleksikan masukan substansi dari thematic process dan regional process.
Sementara dalam World Water Forum ke-10, terdapat enam subtema yang akan dibahas, yaitu water security and prosperity, water for humans and nature, disaster risk reduction and management. Kemudian governance, cooperation and hydro-diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge and innovation.
Untuk mendukung political process, utamanya segmen ministerial, UNESCO memberikan fasilitas dalam pembahasan/konsultasi Ministerial Declaration (MD) dengan negara anggota UNESCO di Paris.
Sebagai informasi, pada preparatory meeting kedua pada 28-29 Maret 2024 di kantor UNESCO Paris, telah diselesaikan pembahasan atau konsultasi penyusunan MD yang akan diadopsi di Bali nanti.
Ada empat poin yang didorong Indonesia untuk disepakati menjadi MD pada pertemuan di Bali, yaitu World Lake Day (WLD). Penetapan WLD ini harus dilakukan melalui mekanisme United Nation (UN), dalam bentuk pengusulan resolusi yang diadopsi.
Poin kedua adalah mendorong pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data, bukan pada pembangunan gedung fisik. Usulan nanti telah pula mencakup struktur dan susunan organisasi dan rencana sumber pendanaan operasional.
Poin ketiga adalah Water Management for Small Islands. Pada poin ini Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Maka isu pengelolaan air masih perlu dimasukkan dalam konteks isu berskala global yang tidak saja terbatas pada negara-negara pulau dan kepulauan kecil.
Terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions. Poin ini bersifat inklusif namun sukarela dan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional dan internasional. Indonesia pun akan menyiapkan platform online untuk proses submisinya.
Artikel Selanjutnya
Video: Gelar WWF, Indonesia Siap Wujudkan Water for Shared Prosperity
(bul/bul)