Menteri Jokowi Ini Ungkap ‘Titik Lemah’ Kebijakan DHE

Jakarta, CNBC Indonesia – Surplus neraca perdagangan Indonesia yang sudah terjadi selama 47 bulan berturut-turut ternyata tak membuat cadangan devisa Indonesia menguat signifikan. Bahkan surplus tersebut belum mampu menjaga stabilitas rupiah.

Di sisi lain, hilirisasi yang dilakukan pemerintah belum juga sukses memperkuat posisi ketahanan eksternal Indonesia. Alih-alih dikuasai pengusaha lokal, hilirisasi malah dibanjiri asing. Padahal, jika banyak pemain lokal yang masuk, hal ini bisa mendorong ekspor dan memperkuat devisa hasil ekspor (DHE). Artinya, pundi-pundi dolar untuk Indonesia bisa makin besar dan ketahanan eksternal makin kuat.

Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun menyadari hal ini. Dia pun menyoroti dukungan perbankan di dalam negeri menjadi ‘akar masalahnya’.

“Jadi kalau teman-teman pakar ekonomi katakan hilirisasi kenapa hanya dimanfaatkan asing ini PR kita di mana pertama perbankan kita harus mau terbuka untuk mau pembiayaan di sektor hilirisasi selama perbankan kita tidak respons sebagai bagian terpenting dalam mendapatkan opportunity baru,” kata Bahlil, dikutip Selasa (30/4/2024).

Menurutnya, kalau di luar negeri, perbankan harus mau buka diri dengan memberi kredit ke nasabah-nasabahnya. Dengan hal ini, DHE eksportir utuh. Pasalnya, perbankannya mau memberikan kredit dan DHE-nya dipakai untuk membayar cicilan pokok bunga.

“Jadi kalau DHE mau utuh dari produk hilirisasi perbankan harus mau buka diri beri kredit ke nasabah-nasabahnya,” tegas Bahlil.

Ini bukan kali pertama Bahlil menyinggung soal DHE.

Sebelumnya, dia mengungkapkan bahwa tidak semua Dana Hasil Ekspor (DHE) khususnya yang berlaku pada sektor industri sumber daya alam bisa kembali secara utuh ke Indonesia.

Bahlil menyebutkan bahwa DHE yang tersimpan dalam negeri nyatanya tidak bisa kembali secara utuh untuk Indonesia lantaran ada beberapa kewajiban dari pihak pengusaha yang harus membayar pinjaman dan kredit yang didapatkan melalui pihak asing.

“Ini benar tentang Dana Hasil Ekspor. Tapi jangan mimpi DHE dari hasil industri akan kembali seutuhnya ke Indonesia. Karena tidak mungkin industri yang dibangun, misal hilirisasi nikel, semua kredit kan dari luar, teknologi dari luar. Begitu ada hasil penjualan, revenue mereka, yang mereka lakukan pertama adalah apa? Membayar pokok bunga pinjaman mereka,” jelas Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, beberapa waktu lalu.

Bahlil mengungkapkan bahwa paling banyak DHE yang bisa kembali ke Indonesia sebesar 30%. Hal itupun dikatakan oleh Bahlil bahwa pihak pengusaha pun belum sampai pada titik impas atau break even point (BEP) dalam 5-6 tahun.

“Yang kembali ke kita palling tinggi 20%-30%. Itupun hanya untuk operasional karena profitnya berapa, 5-6 tahun kan belum terjadi break even point. Jadi kalau kita mau untuk DHE CO2 nya kembali yang sering dibilang kalau Presiden berikan pidato ekspor nikel US$ 30 billion lebih hampir Rp 510 triliun gak balik ke kita itu bukan tidak kembali karena tidak mau dibawa, 30-40% bisa kembali tapi selebihnya dia harus bayar pokok tambah bunga,” tambahnya.

[Gambas:Video CNBC]