Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melaporkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025 ke Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) pada 20 Mei 2024.
Sebagaimana diketahui 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan pemerintahan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah memang wajib menyampaikan KEM-PPKF kepada DPR paling lama 20 Mei tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Kewajiban itu sekaligus sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2025.
“Tanggal 20 kita nantikan, 2 minggu lagi ya, itu nanti 20 Mei ada Sidang Paripurna di DPR untuk pemerintah menyampaikan pidato KEM-PPKF. Nanti Bu Menteri Keuangan akan menyampaikan,” kata Febrio di Jakarta Convention Center, Senin (6/5/2024).
Karena itu, Febrio enggan menjelaskan berbagai indikator makro dan rancangan target-target APBN 2024. Meskipun, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah merampungkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
“Ini kan masih dokumen pemerintah ya, jadi nanti prosesnya seperti apa tadi sudah disampaikan kita akan bawa ke Paripurna DPR, nanti disana kita akan mulai pembicaraan pendahuluan terkati dengan RAPBN 2024,” tutur Febrio.
Sebagai informasi, dalam sasaran RKP 2025 disebutkan di antaranya target penerimaan perpajakan atau tax ratio sebesar 11,2%-12% dari produk domestik bruto (PDB). Lalu, defisit APBN sebesar 2,45%-2,8% dari PDB, stok utang 38,78%-39,3% PDB, dan pertumbuhan investasi 6,5%-7,8%.
Adapun rincian sasaran fiskal 2025 lainnya di antaranya adalah pendapatan negara dan hibah sebesar 13,7%-15% PDB, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 2,5%-3%. Untuk belanja negara ditargetkan sebesar 16,15%-17,8% dari PDB.
Artikel Selanjutnya
Sri Mulyani Buka-bukaan Situasi Terkini, Ada Kengerian Ancam RI
(arj/haa)