Jakarta, CNBC Indonesia – Pertumbuhan ekonomi Indonesia tak kunjung mampu tumbuh hingga ke level 6%. Bahkan, menjelang masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, pergerakannya hanya tumbuh di level 5,11% per kuartal I-2024.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sebab, pada kuartal I-2023 hanya 5,04%, kuartal I-2022 sebesar 5,02%, kuartal I-2021 minus 0,69%, kuartal I-2020 tumbuh 2,97%, dan kuartal I-2019 tumbuh 5,06%.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sebetulnya Indonesia saat ini dan hingga beberapa tahun ke depan masih memiliki modal untuk menggapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di antaranya melalui bonus demografi.

“Sekarang kita sedang masuk masa bonus demografi,” kata Amalia saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Bonus demografi itu ialah masa saat penduduk usia produktif di Indonesia dengan rentang usia 15-64 tahun lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif atau 65 tahun ke atas dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk

Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sendiri per Februari 2024 telah mencapai 214 juta orang, atau naik 2,41 juta orang dari Februari 2023, berdasarkan data BPS. Total orang yang bekerja dari jumlah penduduk usia kerja itu sebanyak 142,18 juta orang.

Meski jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia sudah mencapai 142,18 juta dari total penduduk yang sudah mencapai 279,07 juta orang, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak kunjung mampu tumbuh di level 6%. Padahal, Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7%.

Sayangnya, target pertumbuhan itu tak kunjung tercapai. Amalia mengatakan, BPS tidak dapat menjelaskan alasan pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu stagnan di level 5% dan tak kunjung mampu tumbuh di atas angka itu. Menurutnya, ini menjadi tugas kementerian atau lembaga terkait.

“Karena tugas BPS, kami mencatat dan menyampaikan angka realisasi bukan perkiraan,” tutur Amalia yang juga merupakan Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


BPS Ungkap Penyebab Ekonomi 2023 Lebih Rendah dari 2022


(arj/miq)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *